Anggota Komisi IX DPR RI Suir Syam saat mengikuti pertemuan Kunjungan Kerja Reses Komisi IX, di Padang, Sumatera Barat, Rabu (4/10/2023). Foto: Dep/nr

Anggota Komisi IX DPR RI Suir Syam mendorong pemerintah pusat agar dapat menggelontorkan dana bantuan bagi pembangunan fasilitas Balai Pelatihan Vokasi Produktivitas (BPVP) Padang yang masih terbengkalai akibat kekurangan anggaran. Dikatakannya, bantuan dana dari pemerintah tersebut sangatlah diharapkan agar BPVP Padang kedepannya bisa menghasilkan tenaga-tenaga terampil yang siap untuk bekerja baik didalam maupun diluar negeri. 

"Balai Pelatihan Vokasi Produktivitas di Padang tergolong bagus. Cukup banyak program pelatihan yang dilakukan. Dalam setahun ada seribu orang yang dilatih disana. Hanya saja kita lihat pembangunannya ada yang masih terbengkalai karena kekurangan dana. Jadi kami mengharapkan pemerintah pusat dapat menggelontorkan dana supaya bisa BPVP Padang ini bisa menghasilkan tenaga terampil yang siap bekerja," kata Suir Syam kepada Parlementaria usai Kunjungan Kerja Reses Komisi IX, di Padang, Sumatera Barat, Rabu (4/10/2023).

Menurutnya, kalau fasilitas ruangan-ruangan pelatihan yang ada di BPVP Padang ini sudah siap dan mendukung, maka pelatihan yang dilakukan juga pasti akan lebih baik. "Tentu masyarakat Sumatera Barat, baik yang ingin bekerja di dalam maupun di luar negeri sudah bisa mempunyai keterampilan yang cakap," ujar Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Seperti dikabarkan, Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Padang saat ini telah menghadirkan pelatihan operator alat berat (ekskavator). Pelatihan ini merupakan kelas baru dan pertama kali dibuka di BPVP Padang yang dibiayai sepenuhnya oleh Kemnaker RI.

Sebelumnya, pada saat kunjungan kerja Komisi IX DPR RI ke Rumah Sakit Dr M. Djamil Padang, Suir Syam sempat menyampaikan bahwa perkembangan layanan kesehatan di RSUP Dr M Djamil sangat luar biasa. Namun demikian rumah sakit rujukan ini masih belum bisa melayani permintaan layanan kesehatan secara utuh dari masyarakat yang membutuhkan karena terkendala keterbatasan ruang rawat yang ada. 

"Begitu juga dengan Instalasi Pelayanan Jantung Terpadu dimana RSUP M Djamil sudah bisa melakukan operasi bedah jantung tetapi baru bisa dilakukan hanya dua kali dalam seminggu. Kalau dilakukan tiap hari menyebabkan tidak cukup ketersediaan ruang perawatan akibat operasi itu. Sehingga daftar tunggu operasi jantung bisa sampai dengan 30 hari bahkan 2 bulan. Akibatnya banyak pasien jantung yang akhirnya memutuskan untuk pergi berobat ke luar negeri karena keterbatasan tempat perawatan," terangnya.

Ia menegaskan, pemerintah perlu menuntaskan permasalahan ini. Menurutnya harus dilakukan pembangunan- pembangunan selanjutnya untuk menampung masyarakat. "Sebagai  rumah sakit rujukan nasional, Rumah Sakit  M Djamil Padang memang bebannya berat. Saat ini diperlukan dana sekitar 180 miliar untuk mendukung peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan di RS M Djamil ini," pungkasnya. (dep/rdn)